DPD Papua Kecam Serangan KKB Tewaskan Warga Sipil di Kabupaten Puncak

Jakarta, CNN Indonesia --

Sejumlah pimpinan dan anggota senator atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Papua mengecam serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kampung Kembru, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menegaskan sembilan warga sipil pada 14 April lalu.

DPD asal Papua menyampaikan sikap bersama, meminta pemerintah dan TNI mengambil sikap tegas terhadap insiden tersebut.

"Fenomena kekerasan ini merupakan akumulasi dari persoalan struktural yang belum terselesaikan secara menyeluruh," ujar Wakil Ketua DPD, Yorrys Raweyai dalam jumpa pers di kompleks parlemen, Selasa (21/4).

Selain menewaskan sembilan warga sipil, insiden tersebut juga mengakibatkan tujuh warga lain mengalami luka berat, dan ratusan sisanya terpaksa mengungsi dan kehilangan akses atas kebutuhan dasar.

Sementara itu data berbeda disampaikan Menteri HAM Natalius Pigai yang menyebut jumlah korban lebih besar yakni, hingga 15 korban jiwa. Pigai menyebut data itu dihimpun dari berbagai pihak dari mulai pemerintah daerah, warga, hingga korban luka akibat baku tembak tersebut.

Yorrys menambahkan wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah saat ini masih menjadi daerah yang paling terdampak, akibat konflik antara KKB dan Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPPB).

"Banyak warga hidup dalam kondisi jauh dari standar kemanusiaan yang layak, sementara perhatian terhadap pengungsi masih belum optimal," katanya.

Menurut Yorrys, sejumlah kasus pelanggaran HAM di Papua yang belum tuntas telah memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara.

Dia memuji komitmen Presiden dalam mengatasi konflik di Papua. Namun, kata dia, pendekatan pemerintah dan TNPPB belum dilengkapi dengan strategi dialogis, humanis, dan berbasis keadilan sosial.

"Hingga saat ini belum terlihat grand design dan road map yang komprehensif dan terbuka kepada publik terkait penyelesaian konflik Papua secara," ujarnya.

DPD asal Papua pada kesempatan itu menyampaikan tujuh sikap atas insiden 14 April di Kabupaten Puncak. Pertama, mereka mendesak penghentian kekerasan secara menyeluruh di Papua.

Kedua, mendesak keamanan dan kelayakan hidup masyarakat di Papua. Ketiga, pemerintah diminta melakukan grand design dan road map penyelesaian konflik Papua secara transparan kepada publik.

Keempat, mendorong dialog inklusif yang melibatkan seluruh unsur masyarakat Papua. Kelima, menuntaskan pelanggaran HAM secara adil dan transparan. Keenam, mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pembangunan secara struktural dan berkelanjutan.

Terakhir, memperkuat kolaborasi lintas lembaga dan elemen masyarakat dalam menyelesaikan konflik Papua.

"Penyelesaian konflik Papua tidak dapat dilakukan secara sektoral. Dibutuhkan sinergi dan komitmen bersama seluruh elemen bangsa," ujar Yorrys.

Selain Yorrys, beberapa anggota DPD yang hadir pada kesempatan itu yakni, Lis Tabuni, Filep Wamafma, R. Graal Taliawo, dan Arianto Kogoya.

(dal)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]