Cipasung 1994 dan Muktamar ke-35 NU: Ketika Sejarah Kembali Mengusik

Eko Ernada
Cendekiawan NU, Wakil Rektor UNU Kalimantan Timur

ADA sejarah yang tidak pernah benar-benar selesai. Ia hanya berganti aktor, bahasa, dan instrumen. Muktamar ke-29 NU di Cipasung, Tasikmalaya, 1994, adalah salah satu episode paling penting dalam hubungan NU dan negara. Tiga puluh dua tahun kemudian, menjelang Muktamar ke-35 NU di Tambakberas, Jombang, bayang-bayang Cipasung kembali terasa. Bukan karena situasinya sama, melainkan karena pertanyaan dasarnya tetap relevan: sejauh mana negara boleh hadir dalam menentukan arah kepemimpinan NU?

Cipasung berlangsung ketika Orde Baru masih menjadi kekuatan politik dominan. Gus Dur , yang ketika itu memimpin PBNU dan semakin kritis terhadap pemerintah, berhadapan dengan Abu Hasan, yang didorong sebagai kandidat alternatif. Sejumlah kajian sejarah mencatat adanya dukungan pemerintah terhadap Abu Hasan dan berbagai bentuk intervensi dalam arena muktamar. Karena itu, pertarungan Cipasung tidak sekadar menjadi kontestasi dua kandidat, tetapi berkembang menjadi pertarungan antara otonomi organisasi masyarakat sipil dan penetrasi negara. Gus Dur akhirnya terpilih kembali. Kemenangan itu kemudian menjadi salah satu simbol penting kemampuan NU mempertahankan ruang otonominya di tengah tekanan kekuasaan.

Namun, 2026 jelas bukan 1994. Indonesia bukan lagi negara otoriter dengan kekuasaan yang terpusat seperti era Soeharto. NU juga telah berubah, begitu pula konfigurasi politik nasional. Karena itu, menyebut Muktamar ke-35 sebagai “Cipasung jilid dua” tentu terlalu sederhana. Yang mungkin berulang bukan peristiwanya, melainkan logika politiknya: ketika seorang petahana berhadapan dengan kandidat alternatif yang dipersepsikan memiliki kedekatan dengan kekuasaan, muktamar dapat bergeser dari arena evaluasi organisasi menjadi arena pertarungan mengenai independensi NU.

Baca Juga: Muktamar ke-35 NU: Siapa Layak Menjadi Rais Aam?