Belajar Komunikasi Transformasi Digital dari Singapura dan Estonia

Ardi Arupa Kewangga
Pranata Humas Pertama BSSN dan Praktisi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta

INDONESIA sedang menjalani proses besar menuju pemerintahan digital. Salah satu tonggak pentingnya adalah Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Regulasi ini menempatkan integrasi dan interoperabilitas sebagai prinsip penting agar layanan digital pemerintah tidak lagi berkembang sendiri-sendiri (Pemerintah Republik Indonesia, 2023).

Arah tersebut berlanjut pada pemerintahan saat ini. Pada Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa pemerintah tidak seharusnya memiliki banyak aplikasi yang tidak saling terhubung dan masyarakat tidak seharusnya berkali-kali diminta memasukkan data yang sama (Sekretariat Negara RI, 2026).

Transformasi ini tentu tidak sederhana. Sebab pemerintahan digital tidak selesai ketika aplikasi dibuat atau layanan dipindahkan ke layar telepon genggam. Transformasi baru terasa ketika teknologi benar-benar mengubah cara pemerintah bekerja dan membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih mudah. Di sinilah teknologi bertemu dengan komunikasi.

Sistem dapat dibangun, tetapi bagaimana membuat aparatur bersedia mengubah cara kerja? Layanan digital dapat diluncurkan, tetapi bagaimana membuat masyarakat percaya dan mau menggunakannya? Data dapat diintegrasikan, tetapi bagaimana menjelaskan kepada warga bahwa datanya digunakan secara aman dan bertanggung jawab?

Untuk menjawab pertanyaan itu, menarik melihat beberapa negara yang relatif maju dalam transformasi digital. Bukan semata-mata untuk meniru teknologinya, melainkan untuk mempelajari sesuatu yang sering terlupakan: bagaimana para pemimpinnya bercerita tentang perubahan.

Singapura: Jangan Mulai dari Teknologi, Mulailah dari Manusia

Pada 24 November 2014, Perdana Menteri Singapura ketika itu, Lee Hsien Loong, meluncurkan visi Smart Nation. Ia sebenarnya dapat berbicara panjang mengenai infrastruktur, sensor, data, atau jaringan digital. Namun pesan yang dipilih jauh lebih sederhana.

Teknologi, menurut Lee, harus digunakan secara sistematis untuk membuat ekonomi lebih produktif, kehidupan lebih baik, dan masyarakat lebih responsif terhadap kebutuhan warganya. Ia menggambarkan Smart Nation sebagai negara tempat masyarakat dapat menjalani kehidupan yang bermakna dengan teknologi yang membuka peluang bagi semua (Prime Minister's Office Singapore, 2014).

Ada pergeseran penting dalam cara pesan itu dibangun. Teknologi bukan tujuan. Manusia adalah tujuannya. Sedangkan teknologi adalah alatnya.

Secara komunikasi, cara seperti ini penting. Bandingkan dua pesan: “pemerintah sedang membangun sistem digital terintegrasi” dengan “pemerintah menggunakan teknologi agar hidup masyarakat menjadi lebih mudah.” Pesan kedua jauh lebih dekat dengan pengalaman sehari-hari.

Tentu keberhasilan digital Singapura bukan hasil satu pidato ataupun satu pemimpin. Transformasi itu berlangsung panjang dan melibatkan institusi, birokrasi, sektor usaha, serta masyarakat. Namun komunikasi Lee menunjukkan bahwa visi teknologi dapat diterjemahkan menjadi cerita tentang kehidupan.

Inilah pelajaran pertamanya: masyarakat tidak harus dibuat kagum kepada teknologi. Yang lebih penting adalah membuat mereka memahami untuk apa teknologi itu digunakan.

Estonia: Infrastruktur Digital Bernama Kepercayaan

Jika Singapura menawarkan cerita tentang kehidupan yang lebih baik, Estonia mempunyai cerita lain: kepercayaan. Setelah kembali merdeka pada 1991, Estonia secara bertahap membangun identitas digital, system elektronik, pertukaran data, pajak online, serta berbagai layanan System digital. Perjalanan tersebut berlangsung lintas pemerintahan.

Salah satu tokoh yang aktif mengomunikasikan identitas digital Estonia adalah Toomas Hendrik Ilves, Presiden Estonia pada 2006–2016. Dalam sebuah pidato di Georgetown University pada 2016, Ilves mengenang bahwa ystem berada di pemerintahan ia ikut mendorong fondasi bagi apa yang kemudian dikenal sebagai e-Estonia (Ilves, 2016).

Nama “e-Estonia” pada akhirnya lebih dari sekadar nama program. Digitalisasi menjadi bagian dari cara Estonia menjelaskan dirinya kepada dunia. Tetapi teknologi bukan keseluruhan cerita.

Pada Maret 2026, Presiden Estonia Alar Karis mengatakan bahwa perjalanan digital negaranya merupakan hasil bertahun-tahun pilihan politik, disiplin institusional, dan pembangunan kepercayaan antara negara dan warga. Menurut Karis, negara digital yang kuat tidak terbentuk hanya dari aplikasi, tetapi juga dari tata kelola yang baik, pemanfaatan sumber daya, dan pengurangan duplikasi (Karis, 2026).

Prinsip itu terlihat dalam konsep once-only. Warga idealnya hanya perlu memberikan suatu data satu kali; instansi pemerintah lainnya kemudian dapat menggunakan kembali data tersebut secara aman sesuai kewenangannya. Ekosistem Estonia juga memberi warga transparansi mengenai penggunaan data mereka (e-Estonia, 2026).

Pelajarannya sederhana tetapi penting. Ketika pelayanan semakin digital, warga semakin banyak menyerahkan informasi kepada ystem. Karena itu, negara digital membutuhkan infrastruktur yang tidak terlihat seperti kabel atau server. Infrastruktur itu ystem trust.

Masyarakat menggunakan teknologi ystem mereka percaya ystem bekerja, data mereka terlindungi, dan pemerintah menggunakannya sesuai aturan.

Uni Emirat Arab: Ketika Pemerintah Mendatangi Warga