Asrim Soroti SE Gubernur Bali Soal Larangan Air Minum Kemasan di Bawah 1 Liter

BALI - Ketua Umum Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim) Triyono Prijosoesilo mengaku kaget dengan Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan Gubernur Bali I Wayan Koster yang melarang produsen memproduksi air minum kemasan sekali pakai di bawah satu liter. Apalagi, industri minuman belum pernah diajak konsultasi sebelumnya terkait pelarangan tersebut.

“Kami mendukung tujuan dari kebijakan Bali Bersih untuk mengelola sampah kemasan dan non kemasan agar tidak mencemari lingkungan. Banyak ànggota Asrim yang sudah melakukan kegiatan pengumpulan dan pengelolaan sampah kemasan, baik secara individu perusahaan maupun bersama-sama dalam organisasi IPRO atau organisasi daur ulang sampah kemasan dan lainnya,” ujarnya, Selasa (15/4/2025).

Triyono berharap Gubernur Bali mau berdiskusi dengan pelaku usaha untuk mencari solusi bersama yang akan mendukung pencapaian tujuan kebijakan Pemprov Bali untuk membenahi masalah sampah di Bali. Namun, di sisi lain juga Pemprov Bali juga harus menjaga kinerja industri guna mendukung perekonomian Bali dan penyerapan tenaga kerja.

“Karenanya, kami berharap perlunya diskusi multi stakeholders termasuk antara Pemda Bali dan pelaku usaha. Di saat yang sama, perlu waktu yang cukup sebelum menerapkan poin dalam Surat Edaran tersebut karena sangat berpotensi menjadi dampak negatif di sisi ekonomi dan tenaga kerja,” katanya.

Triyono menuturkan sebenarnya sudah banyak aktivitas yang dilakukan pelaku usaha dalam melakukan pengumpulan dan daur ulang sampah kemasan, termasuk di Bali sendiri bekerja sama dengan LSM dan pelaku usaha daur ulang. “Kegiatan-kegiatan seperti ini sebaiknya yang perlu terus didorong Pemprov Bali agar bisa menjadi semakin luas. Jadi, bukan malah mematikan usaha industri air minum seperti ini,” ucapnya.

Di sisi lain, Triyono juga berharap pemerintah juga berupaya untuk terus membangun infrastruktur pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan dan perundangan. “Masyarakatpun perlu didorong untuk membangun habit baru untuk memilah sampah dari sumber atau rumah. Termasuk juga dukungan berbagai pihak seperti akademisi, civil society, dan lain-lain. Sinergi seperti inilah yang perlu didorong terus,” tukasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Aspadin Rachmat Hidayat merasa keberatan terhadap aturan Gubernur Bali tersebut. “Kalau dari tujuan surat edaran tersebut, kami mendukung 100% tujuan Pemerintah Provinsi Bali mewujudkan gerakan Bali bersih. Namun, menurut kami, bukan dengan cara pelarangan produksi atau distribusi. Semestinya, arahnya adalah bagaimana pengolahan sampah yang lebih baik, yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan,” ujarnya.

Dia berharap Pemprov Bali dapat mengkaji ulang kebijakannya. Sebab, dampaknya tentu akan merembet ke mana-mana karena Bali tempat pariwisata. Tentu wisatawan membutuhkan barang konsumsi seperti ini.