Anggota DPR Chat Menhan Sjarie soal Akses Penuh Lintas Udara AS di RI

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto membantah isu perjanjian pemberian akses ruang udara secara penuh atau blanket overflight access kepada militer Amerika Serikat (AS).

Utut mengaku telah mengkonfirmasi langsung isu tersebut kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin usai lawatan ke Pentagon, Amerika Serikat beberapa waktu lalu dan memastikan kabar tersebut tidak benar.

"Ini kan harus kita cek apa yang ditandatangani oleh Pak Menhan, Pak Sjafrie. Saya coba WhatsApp (WA) beliau mungkin dalam perjalanan pesawat, tetapi begitu mendarat beliau jelaskan tidak ada itu," kata Utut dalam jumpa pers di kompleks parlemen, Selasa (21/4).

Utut menegaskan bahwa ruang udara adalah bagian dari kedaulatan penuh bagi sebuah negara. Sehingga, prinsip itu pula yang terus dipegang Indonesia.

Meksi begitu, Utut memastikan Komisi I DPR akan membahas isu tersebut langsung dengan Kemenhan. Pihaknya telah menjadwalkan rapat usai masa reses anggota DPR pada pertengahan Mei mendatang.

Tak hanya akan membahas soal isu pemberian ruang udara, namun juga sejumlah isu lain seperti insiden tiga prajurit TNI yang tewas di Lebanon, maupun isu warga sipil yang tewas dalam baku tempat di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, 14 April lalu.

"Jadi segera setelah kita masuk reses kabarnya dipercepat, kan tadinya 21 Mei nanti akan ada reses 14 Mei, kita pasti undang beliau," ujar Utut.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait kemudian memastikan isi Letter of Intent (Lol) atau surat pernyataan terkait izin lintas udara atau Overflight Clearance yang diajukan Amerika Serikat tidak ada dalam perjanjian Major Defense Cooperation Partnership (MDCP).

"Itu (perjanjian izin terbang pesawat Amerika) tidak ada dalam MDCP," kata Rico saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (14/4).

Pada Kamis (16/4), Kemlu RI menegaskan bahwa kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat yang baru-baru ini ditingkatkan tidak mencakup pemberian akses bebas terbang bagi pesawat militer AS.

Juru bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan Indonesia tidak memiliki kebijakan apa pun yang memberikan akses bebas kepada AS maupun pihak asing untuk menggunakan ruang udara RI.

"Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada kebijakan yang memberikan akses bebas kepada pihak asing untuk menggunakan ruang udara Indonesia," kata Yvonne dalam keterangannya, Rabu (15/4).

(thr/dal)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]