WhatsApp Username: Baik untuk Privasi atau Karpet Merah bagi Penipu Digital?

Liputan6.com, Jakarta - WhatsApp resmi memulai uji coba fitur reservasi username pekan ini, menjelang peluncuran globalnya pada akhir 2026. Langkah ini menandai perubahan besar bagi pengguna untuk saling mengidentifikasi.

Pengguna tidak lagi wajib membagikan nomor telepon, melainkan cukup menggunakan nama pengguna khusus. Meski Meta (induk perusahaan WhatsApp) mengklaim inovasi ini bakal mendongkrak privasi digital, gelombang kritik justru datang dari para pakar keamanan dan regulator di India.

Dengan basis lebih dari 500 juta pengguna di negara tersebut, fitur baru ini dikhawatirkan memicu ledakan kasus penipuan bermodus penyamaran akun (impersonation).

Dalam uji coba awal, sebagaimana dikutip dari TechCrunch, Kamis (2/7/2026), ditemukan fakta mengejutkan. Sejumlah username yang mirip dengan nama politisi, selebritas, hingga lembaga resmi masih tersedia bebas untuk diklaim.

Nama-nama seperti "indiamodi" (merujuk PM Narendra Modi), "shahrukh.actor", "teamamitabh", hingga "rbi_verify" (merujuk Bank Sentral India) belum diproteksi.

Di tempat terpisah, pendiri Binance, Changpeng Zhao, juga mengeluhkan lewat media sosial X bahwa dirinya tidak bisa memesan nama pengguna "cz_binance".

Menanggapi hal ini, Meta berdalih bahwa mereka telah memesan atau memblokir username tokoh publik dan instansi pemerintah agar tidak disalahgunakan.

Sayangnya, raksasa teknologi itu enggan membeberkan indikator dan mekanisme sistem penyaringan mereka terhadap variasi nama tiruan tersebut.

Kondisi ini langsung memicu respons keras dari Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi India (Ministry of Electronics and Information Technology/MeitY).

Dalam surat teguran resminya kepada WhatsApp, pemerintah memperingatkan bahwa fitur ini berpotensi meningkatkan kasus phishing, penipuan berkedok aparat, dan serangan siber lainnya karena pelaku bisa bersembunyi di balik identitas anonim tanpa melacak nomor ponsel.

MeitY pun meminta WhatsApp menangguhkan peluncuran fitur ini hingga proses konsultasi selesai.

Namun, intervensi pemerintah ini menuai kritik dari kelompok hak digital Internet Freedom Foundation (IFF). Mereka menilai langkah sepihak kementerian tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan berisiko memberi kekuasaan berlebih bagi pemerintah untuk mendikte desain produk sebuah platform digital.

Pakar keamanan siber sekaligus CEO SocialProof Security, Rachel Tobac, melihat fitur ini bak pisau bermata dua.

Di satu sisi, menyembunyikan nomor telepon adalah kemenangan besar untuk privasi karena melindungi pengguna dari bahaya pembajakan kartu SIM (SIM-swap). Di sisi lain, risiko salah sasaran akibat nama yang mirip tetap mengintai.

"Menggunakan username itu langkah bagus agar nomor ponsel tidak bocor ke orang asing. Namun, verifikasi identitas di dalam fungsi tersebut tetap menjadi hal krusial," ujar Tobac.

Sebagai antisipasi, Tobac menyarankan pengguna untuk memilih nama yang tidak mudah ditebak demi menghindari pesan spam dan perundungan digital.

Selain isu keamanan, Mozilla Foundation menyoroti aspek monopoli ekosistem digital Meta. WhatsApp diketahui mengizinkan pengguna mengimpor username dari Instagram atau Facebook mereka.

Meski langkah ini diklaim Meta untuk mempermudah verifikasi kreator dan bisnis, Mozilla menilai hal ini memperlihatkan betapa kuatnya Meta dalam mengikat identitas digital pengguna lintas aplikasi, sementara pengguna tetap tidak bisa memindahkan basis data kontak mereka ke platform pesaing.

Menanggapi polemik global ini, WhatsApp menyatakan akan bergerak perlahan. "Kami meluangkan waktu dan mendengarkan masukan agar saat diluncurkan secara luas akhir tahun ini, semuanya berjalan dengan tepat," tulis WhatsApp dalam laman tanya-jawab resminya.