Semarang Raih Predikat Kota Transformer Nasional Berkat Kepemimpinan Wali Kota Agustina

SEMARANG - Kepemimpinan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional. Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya, menobatkan Kota Semarang sebagai kota kategori "Transformer" di Indonesia dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Medan, Rabu (1/7).

Predikat tersebut menjadi pengakuan atas keberhasilan Pemerintah Kota Semarang melakukan transformasi menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan, penguatan kemandirian fiskal, serta penciptaan iklim investasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Dalam paparannya, Bima Arya menyebut Semarang sebagai contoh kota yang berhasil melakukan lompatan besar melalui transformasi struktural di bawah kepemimpinan Wali Kota Agustina. Transformasi tersebut terlihat dari meningkatnya kemampuan daerah membiayai pembangunan dengan mengandalkan kekuatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Data yang dipaparkan menunjukkan Kota Semarang menempati peringkat ke dua nasional untuk rata-rata rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan selama periode 2022–2026 dengan capaian mencapai 63,26 persen. Angka tersebut menempatkan Semarang dalam kategori daerah dengan fiskal kuat, sekaligus menjadi indikator keberhasilan membangun kemandirian keuangan daerah.

Kinerja fiskal Kota Semarang juga menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Nilai PAD terus bertumbuh dari Rp2,85 triliun pada 2022 menjadi target Rp4,18 triliun pada 2026. Rasio PAD terhadap total pendapatan pun meningkat dari 53,46 persen menjadi 74,83 persen, mencerminkan semakin kokohnya fondasi keuangan daerah.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan, pengakuan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah yang konsisten melakukan reformasi birokrasi, memperkuat pelayanan publik, serta memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan.