Sekretaris BNPP: Pengelolaan Perbatasan Harus Seimbang antara Keamanan dan Kesejahteraan

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menegaskan pengelolaan kawasan perbatasan negara tidak dapat hanya dilihat dari aspek keamanan semata, melainkan harus berjalan seiring dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman saat menjadi narasumber dalam Bimbingan Teknis Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Fraksi Partai Hanura Tahun 2026, Jumat, 1 Mei 2026.

Kegiatan bimbingan teknis tersebut menjadi ruang strategis bagi BNPP RI untuk menyampaikan perspektif kebijakan nasional terkait pengelolaan kawasan perbatasan, khususnya kepada para legislator daerah.

Baca juga: BNPP RI Percepat Penataan Ruang Eks OBP di Simantipal dan Pulau Sebatik

Dalam paparannya, Komjen Pol. Makhruzi Rahman menjelaskan tugas dan fungsi BNPP RI dalam mengoordinasikan pengelolaan kawasan perbatasan, mulai dari pemahaman tipologi perbatasan di berbagai negara hingga tantangan aktual yang dihadapi Indonesia. Makhruzi mencontohkan penerapan tipologi perbatasan berupa tembok atau pagar di sejumlah negara yang disesuaikan dengan kepentingan keamanan masing-masing.

“Di Amerika Serikat dan Meksiko, perbatasan dibangun dalam bentuk tembok karena tingginya ancaman people smuggling dan narkotika. Sementara di perbatasan Malaysia–Thailand digunakan pagar beton setengah dengan kawat berduri,” ujarnya, Minggu (3/5/2026).

Lihat video: Pengamat Hubungan Internasional Sebut Banyak Potensi Konflik Perbatasan di ASEAN

Namun demikian, Makhruzi menekankan bahwa penerapan tipologi perbatasan tidak bisa disamaratakan. Menurut Makhruzi, karakter sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat perbatasan Indonesia harus menjadi pertimbangan utama dalam penentuan kebijakan.