RUU KKS: Negara Kuat karena Hak Konstitusional Warga Terlindungi

Mohammad Novel Ariyadi
Deputy Chairman Indonesia Cyber Security Forum (ICSF)
Direktur LSP PDP Indonesia
Peneliti Keamanan dan Ketahanan Siber PSAPI

DUAmandat RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) harus memperkuat kemampuan negara memutus rantai intervensi asing berbasis data pribadi. Sekaligus memastikan setiap penggunaan kewenangan tunduk pada pembatasan, pengawasan, dan akuntabilitas.

Negara yang kuat bukanlah negara yang memiliki kewenangan tanpa batas. Dalam negara hukum yang demokratis, kekuatan justru ditentukan oleh kemampuan menghadapi ancaman secara efektif sekaligus memastikan bahwa setiap tindakan negara memiliki dasar hukum, dapat diuji, diawasi, dan dipertanggungjawabkan. Prinsip inilah yang seharusnya menjadi fondasi pembahasan RUU KKS.

Selama bertahun-tahun, pelindungan data pribadi terutama ditempatkan dalam ranah privasi: apakah data dikumpulkan secara sah, digunakan sesuai tujuan, diamankan, dan dapat dikoreksi atau dihapus oleh subjek data. Kerangka itu tetap fundamental.

Namun, kecerdasan buatan telah mengubah skala dan konsekuensinya. Pada skala populasi, data pribadi dapat menjadi infrastruktur untuk membaca masyarakat, memprediksi perilaku, memengaruhi keputusan, bahkan mendukung penargetan manusia.

Pertanyaannya kini bukan hanya apakah sebuah sistem diretas atau basis data bocor, tetapi kapan eksploitasi data berubah menjadi ancaman terhadap demokrasi, layanan esensial, keselamatan manusia, kedaulatan, atau kepentingan strategis nasional.

Dalam tulisan ini, intervensi asing berbasis data pribadi dipahami sebagai rangkaian tindakan yang diarahkan, dibiayai, difasilitasi, atau didukung secara material oleh nexus asing melalui eksploitasi data pribadi untuk memperoleh keuntungan strategis yang menimbulkan kerugian serius bagi Indonesia.

Kehadiran unsur asing saja tidak cukup. Harus dibuktikan keterkaitan antara aktor, cara yang digunakan, tujuan strategis, dan dampaknya.

Dari Mencari Target Menuju Membentuk Target

Pada era pengawasan massal yang dikenal publik melalui pengungkapan Edward Snowden, arsitektur utamanya dapat diringkas sebagai collect-store-search: mengumpulkan data, menyimpannya, lalu mencari jejak orang atau aktivitas tertentu.

Pada era AI, rantainya memanjang menjadi collect-fuse-infer-predict-personalise-act: data dikumpulkan, dipadukan lintas sumber, digunakan untuk menyimpulkan atribut yang tidak pernah dinyatakan, memprediksi perilaku, mempersonalisasi pesan atau perlakuan, lalu mendorong suatu tindakan.