Ruben Onsu Pertanyakan Invoice Rp200 Juta hingga Tagihan Kartu Kredit

7 hours ago 5

Jakarta - Gugatan hak asuh anak yang diajukan Ruben Onsu turut menyinggung persoalan biaya kebutuhan anak pasca perceraian. Melalui kuasa hukumnya, Ruben mempertanyakan transparansi pengeluaran yang selama ini dibebankan kepadanya.

Menurut Minola Sebayang, Ruben menilai ketentuan dalam Akta Notariel Nomor 39 Tahun 2024 terkait biaya pendidikan dan nafkah anak tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Selama ini, ia hanya menerima tagihan tanpa pembahasan terlebih dahulu.

"Termasuk mengenai masalah biaya anak ini juga kan dalam Akta 39 dikatakan yang besarnya akan didiskusikan antara para pihak. Tapi kan ini yang ada kan adalah invoice gitu lho. Apa pun namanya, yang penting ada segini tagihan, kan begitu ya," ujar Minola Sebayang dalam wawancara virtual, Rabu (1/7/2026).

Selain biaya rutin, Ruben juga mempertanyakan adanya tagihan lain berupa pembayaran kartu kredit yang disebut digunakan untuk kepentingan anak.

"Dan juga kemudian di luar yang rutin yang kemarin kita tahu ada 200 juta lebih itu, ada juga pembayaran-pembayaran kartu kredit yang katanya dibagi dua dan semua itu demi kepentingan anak," jelas Minola.

Minta Rincian Penggunaan Dana

Ruben Onsu kemudian meminta rincian penggunaan dana tersebut. Ruben merasa selama ini dirinya juga menanggung berbagai kebutuhan anak secara langsung.

"Lho, Ruben kan bertanya, perinciannya mana? Bukankah 200 juta lebih itu sebenarnya harusnya sudah meng-cover segala kepentingan anak dan kebutuhan anak? Karena kalau misalnya dia mau liburan, mau nonton Blackpink kayak kemarin itu, yang cari tiketnya juga Ruben, yang bayar juga Ruben," tegasnya.

Jadi Salah Satu Pertimbangan

Persoalan transparansi biaya ini disebut menjadi salah satu pertimbangan Ruben untuk membawa perkara tersebut ke pengadilan.

"Nah jadi, ini yang menjadi kekhawatiran. Jadi kalaupun memang misalnya ada rencana joint meeting di tanggal 11 Juli itu, artinya kan kita mengulang membahas yang sudah pernah kita bahas," ucap Minola.

Tempuh Jalur Hukum

Dengan berbagai macam pertimbangan tersebut, Ruben akhrinya memilih menyerahkan penyelesaian persoalan tersebut melalui jalur hukum.

"Jadi artinya itulah yang membuat Ruben akhirnya berpikir ya daftarkan saja. Itu mungkin salah satu pertimbangannya dia. Jadi enggak ada itu artinya itu yang menyatakan bahwa karena sudah ada ajakan joint meeting terus kemudian kita stop upaya-upaya yang lain," pungkasnya.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6

Read Entire Article