Poin-poin Hasil Rapat Penanggulangan Keracunan MBG

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa pada Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).

Rapat itu digelar di Kementerian Kesehatan, pada Minggu (28/9) siang, menyusul rentetan kasus keracunan yang dialami para siswa akibat mengkonsumsi MBG.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi permasalahan tersebut.

"Sebagaimana diketahui bapak Presiden setibanya di Indonesia langsung memimpin beberapa menteri di Halim Perdanakusuma untuk mengadakan rapat, salah satu yang dibahas MBG," ujarnya dalam konferensi pers.

"Setelah dari Halim semalam masih melanjutkan soal MBG dan siang ini atas instruksi Presiden kami rapat koordinasi dengan kementerian lembaga yang tadi disampaikan," imbuhnya.

Berikut Poin-Poin hasil Rakor Kementerian-Lembaga terkait program MBG:

Investigasi dan tutup SPPG bermasalah

Dalam Rakor itu, ia mengatakan Prabowo memerintahkan agar seluruh kasus keracunan diinvestigasi secara menyeluruh. Ia juga menginstruksikan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah ditutup sementara.

"Atas petunjuk dan arahan presiden, bahwa bagi pemerintah keselamatan anak adalah prioritas utama. SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi," tuturnya.

SPPG wajib punya SLHS

Tak hanya itu, Zulhas mengatakan seluruh SPPG yang menyediakan program MBG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SHLS).

"Memang Sertifikat Laik Higiene Sanitasi itu syarat, tapi setelah pasca-kejadian sekarang dapat perhatian khusus. Harus atau wajib hukumnya setiap SPPG harus punya SLHS," jelasnya.

Zulhas menyebut keselamatan anak-anak yang mengonsumsi MBG merupakan prioritas utama pemerintah. Oleh karena itu, pihaknya kini mewajibkan seluruh SPPG memiliki SLHS.

"Akan dicek kalau tidak ada ini kejadian lagi, keselamatan anak kita adalah prioritas utama, SLHS wajib untuk seluruh SPPG," ujarnya.

Libatkan puskesmas dan UKS

Zulhas menyebut ke depannya pemerintah akan melibatkan Puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) untuk memantau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara berkala.

Ia mengatakan hal itu dilakukan sebagai salah satu bentuk evaluasi pasca maraknya kasus keracunan akibat mengkonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami sudah meminta Menteri Kesehatan untuk mengoptimalkan atau menginstruksikan Puskesmas di seluruh Tanah Air dan juga UKS untuk ikut secara aktif memantau SPPG secara berkala," jelasnya.

Ahli gizi dikerahkan

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bakal mengerahkan sejumlah ahli gizi untuk mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.

"Ahli gizinya sedang saya persiapkan untuk sementara akan kita bantu dari Kemenkes," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di kantornya, Minggu (28/9).

Budi menjelaskan Kemenkes nantinya juga akan ikut membantu Badan Gizi Nasional (BGN) mengontrol proses penyiapan hingga penyajian MBG untuk para siswa.

"Kita tadi bersama-sama dengan BGN akan mengontrol proses dari persiapan makannya, mulai dari pemilihan makannya, kemudian juga pengolahan makanannya, kemudian penyajiannya seperti apa," jelasnya.

(fra/tfq/fra)

[Gambas:Video CNN]