Serang, CNN Indonesia --
Wali Kota Serang Budi Rustandi, mengaku telah memfasilitasi audiensi yang dihadiri langsung oleh Kapolres, Dandim, serta perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait protes wali murid yang menolak program Makan Bergizi Gratis di SDIT Al Izzah.
"Kami menerima aduan dari para wali murid SDIT Al Izzah. Kami hadirkan semua pihak agar mendengarkan langsung dan tidak ada salah paham," katanya, Senin, seperti dikutip dari Antara.
Budi menyatakan dukungannya terhadap program MBG yang digagas presiden karena sasarannya adalah warga yang membutuhkan. Namun, ia memahami aspirasi wali murid SDIT Al Izzah yang mayoritas berasal dari keluarga mampu dan telah memiliki sistem katering sendiri sejak awal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau SDIT ini kan kelihatannya dari kalangan keluarga mampu, maka dari itu mereka ingin anak-anak makan sesuai dengan katering yang diterima di awal sekolah, jauh sebelum ada MBG," tutupnya.
Sementara itu, perwakilan Wali Murid SDIT Al Izzah, Baim Aji, usai audiensi dengan Pemkot Serang, Senin (29/9) kemarin mengaku mereka juga menolak keberadaan dapur dan distribusi MBG di dalam area yayasan tersebut karena dinilai terlalu berisiko akibat aktivitas kendaraan yang keluar masuk ke lingkungan sekolah.
"Kami sudah membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan biaya masuk yang cukup besar, sampai belasan juta [rupiah]. Kalau sudah mampu membiayai itu, kenapa harus ada MBG masuk ke dalam sekolah," kata perwakilan Wali Murid SDIT Al Izzah Kota Serang, Baim Aji, usai audiensi dengan Pemkot Serang, Senin kemarin.
Dia pun menyatakan setelah pertemuan hari tersebut, akan ada audiensi lagi.
Wali murid yang lain di SDIT itu, Hayati Nufus, mengaku mendapatkan pertanyaan kritis dari buah hatinya soal MBG di sekolah tersebut. Menurut anaknya, kata Hayati, seharusnya sekolah mereka tak perlu mendapat MBG dan disalurkan kepada siswa yang tak mampu.
"Anak saya aja bertanya, 'Bunda emang betul ini MBG? Bukannya MBG itu untuk yang enggak mampu? Emang bunda merasa enggak mampu ya sampai aku harus makan MBG?'," katanya kemarin.
Pernyataan dinas pendidikan
Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Serang menjelaskan soal distribusi program MBG di wilayah kota tersebut sejauh ini.
"Baru 300 sekolahan dari TK, SD, SMP, masih banyak orang-orang yang belum menerima manfaat dari BGN atau dari MBG, saya berharap orang yang paling menginginkan MBG itu di prioritaskan," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang, Ahmad Nuri, Senin, (29/9).
Pihaknya, kata dia, mendapatkan banyak masukan agar sekolah yang belum tersentuh MBG, bisa segera merasakannya.
Selain itu terkait Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyuplai menu MBG yang harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) hingga sertifikat halal, Nuri mengaku belum dapat memastikan telah terpenuhi semuanya di wilayah itu.
Saat ini, sambungnya, Pemkot Serang hanya bisa mendorong para guru mengeceknya sendiri, dengan cara mencicipi makanan MBG sebelum di konsumsi para siswa. Hal itu untuk mencegah keracunan seperti yang terjadi di beberapa daerah, termasuk salah satu sekolah di Serang.
Kemudian untuk mengetahui kehigienisannya, Dindik Kota Serang meminta pihak sekolah datang langsung ke SPPG untuk melihat secara langsung, termasuk proses memasaknya.
"Untuk mencegah keracunan, seperti di SDN 2 Kota Serang, mereka gurunya coba dulu beberapa makanannya. Kemudian sekolah juga memastikan makannya higienis, delivery tepat pada waktunya, sekolah sudah di dorong kesana. Mengenai sertifikat higienis nanti saya cek," jelasnya.
(antara/ynd/kid)