Para Pakar Bedah Dampak Reformasi BUMN dalam RTD Nagara Institute

SURABAYA - Hadirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ( BPI Danantara ) harus menjadi solusi, bukan menciptakan persoalan baru dalam tata kelola ekonomi nasional. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faizal saat membuka Round Table Discussion (RTD) bertajuk “Peta Baru Ekonomi Pasca Reformasi BUMN: Jawa Timur Dapat Apa?” yang digelar Nagara Institute di Surabaya.

“Dalam pemerintahan Prabowo Subianto, sebuah keputusan politik lahir bernama Danantara, identitas baru ekosistem BUMN . Danantara diharapkan menjadi jalan keluar, bukan sebaliknya,” katanya di Surabaya, Selasa (2/12/2025).

Ia menegaskan forum ini digelar untuk menguji apakah Danantara benar-benar menjadi terobosan bagi pemerataan dan keadilan ekonomi atau justru menimbulkan pertanyaan baru. “Kami memediasi pemikiran publik tentang apakah kehadiran Danantara sebuah jalan keluar atau justru tetap sebuah problem. Kajian ini kami diskusikan bersama para pemikir, pembuat kebijakan, dan para kritikus kebijakan,” tuturnya. Baca juga: 14 BUMN Dorong Penguatan Ekosistem 83 Usaha Kecil melalui Program Sarinah Pandu

Akbar menambahkan hasil kajian Nagara Institute akan dibukukan dan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto serta Danantara sebagai tawaran ide dan rekomendasi berbasis riset.

Diskusi menghadirkan dua peneliti Nagara Institute, Prof Satya Arinanto dan R Edi Sewandono, sebagai pemantik. Keduanya memaparkan temuan awal mengenai mandat Danantara serta konsekuensi reformasi BUMN bagi daerah.

Edi Sewandono menyoroti belum adanya roadmap yang jelas terkait relasi bisnis BUMN-Danantara dengan daerah serta kontribusi fiskal yang seharusnya diperoleh pemerintah lokal. Ia menjelaskan banyak aset BUMN di daerah yang tidak terkelola optimal, termasuk milik BUMN yang sedang sakit. “Daerah jangan hanya menjadi objek, tetapi harus menjadi subjek yang ikut memiliki share dalam pengelolaan aset BUMN,” jelasnya.