Masih Ada Blokir, Pagu Anggaran Kemenhub 2025 Naik Jadi Rp26,24 Triliun

JAKARTA - Pagu efektif Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun 2025 mengalami penambahan dari sebelumnya Rp17,67 triliun menjadi sebesar Rp26,24 triliun. Rencananya tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk mengoptimalkan ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau dan menjangkau masyarakat.

"Tambahan anggaran sebagian besar untuk subsidi, kemudian public service obligation, serta PPPK. Kemudian ada juga anggaran luncuran dari 2024," ujar Menteri Perhubungan ( Menhub ) Dudy Purwagandhi dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Kamis (8/5/2025).

Menhub menjelaskan, total pagu Kemenhub Rp34,65 triliun tahun 2025 itu memang masih terdapat blokir anggaran sekitar Rp8,41 triliun, sehingga pagu efektif Kemenhub 2025 sebesar Rp26,24 triliun.

Baca Juga: Blokir Anggaran Rp86,6 Triliun Dibuka Kemenkeu, Lampu Hijau Program Prioritas Prabowo

Penambahan pagu efektif tersebut berasal dari relaksasi anggaran efisiensi anggaran sebesar Rp 5,37 triliun, sehingga pagu efektif Kementerian Perhubungan menjadi sebesar Rp23,04 triliun. Penambahan ini berdasarkan surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan tertanggal 24 Maret 2025.

Lebih lanjut, Menhub merinci jenis belanja yang akan dilakukan Kementerian Perhubungan tahun 2025 terdiri dari belanja pegawai Rp4,7 triliun, belanja barang Rp14,13 triliun, dan belanja modal sebesar Rp7,33 triliun.

Adapun distribusi pagu efektif Kemenhub tahun 2025 akan dialokasikan untuk Sekretariat Jenderal sebesar Rp463 miliar, Inspektorat Jenderal Rp85,48 miliar, Ditjen Perhubungan Darat Rp3,7 triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp9,1 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp4,1 triliun.

Selain itu Ditjen Perkeretaapian mendapatkan pagu anggaran Rp6,4 triliun, Badan Kebijakan Transportasi Rp81,24 miliar, Badan Pengembangan SDM Rp2,05 triliun, dan Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda Rp119,13 miliar.

Dalam rapat kerja ini dibahas pula pemeriksaan BPK RI terhadap Kemenhub pada semester I 2024, dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Lebih lanjut, terdapat 32 temuan dan 71 rekomendasi pada Laporan Keuangan 2023.

Menhub mengatakan, saat ini 69% atau 49 rekomendasi telah ditindaklanjuti, dan ke depan akan dilakukan percepatan untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Baca Juga: 5 Kementerian dengan Anggaran Terbesar 2025 setelah Efisiensi

"Beberapa langkah yang dilakukan Kemenhub untuk mempercepat tindak lanjut rekomendasi BPK RI diantaranya mengirimkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada unit kerja terkait, pemantauan tindak lanjut ke lokasi sesuai rekomendasi, pembahasan dengan seluruh unit kerja Eselon I kantor pusat, serta koordinasi dengan stakeholder atau instansi terkait," ujar Menhub Dudy.

(akr)