Legislator Golkar: Ratifikasi Perjanjian Dagang Harus Berdampak Nyata bagi UMKM dan Industri

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Sarifah Suraidah Harum mendukung langkah pemerintah yang mendorong percepatan pengesahan empat perjanjian dagang internasional sebagai upaya memperluas akses pasar ekspor Indonesia dan memperkuat posisi nasional dalam perdagangan global. Percepatan ratifikasi harus diikuti dengan strategi implementasi yang terukur agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh dunia usaha, pelaku UMKM, dan masyarakat luas.

Menurut Srikandi Politik dari Fraksi Partai Golkar tersebut, penyelesaian berbagai perjanjian dagang tersebut merupakan momentum strategis untuk meningkatkan daya saing produk nasional, menarik investasi berkualitas, serta membuka peluang pasar baru di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global. “Kita harapkan hasil dari percepatan ratifikasi perdagangan Indonesia dengan beberapa negara sahabat harus diikuti dengan strategi implementasi yang terukur agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh dunia usaha, pelaku UMKM, dan masyarakat luas,” kata Sarifah Suraidah Harum, Sabtu (23/7/2026).

Bunda Harum –demikian sapaan akrab Sarifah Suraidah, menilai berbagai perjanjian perdagangan, termasuk penguatan kerja sama dengan negara-negara ASEAN, China, maupun Eurasian Economic Union (EAEU), akan membuka peluang yang semakin besar bagi produk Indonesia untuk menembus pasar internasional. Sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur, pertanian, perikanan, perkebunan, hingga UMKM berpotensi memperoleh akses pasar yang lebih luas sehingga mampu meningkatkan nilai ekspor, memperkuat devisa negara, serta menciptakan lapangan kerja baru.

Baca juga: Ketua MUI Harap KUII VIII Keluarkan Rekomendasi Tegas Penolakan Praktik LGBT

“Di sisi lain, pemerintah juga perlu mengantisipasi meningkatnya persaingan produk impor melalui kebijakan yang mampu menjaga daya saing industri nasional di pasar domestik,” ujarnya.

Menurut Sarifah, manfaat perjanjian dagang hanya dapat dioptimalkan apabila pemerintah terus memperkuat fondasi industri dalam negeri melalui peningkatan produktivitas, efisiensi logistik, penyederhanaan perizinan, percepatan digitalisasi perdagangan, serta pendampingan yang berkelanjutan bagi pelaku UMKM agar mampu memenuhi standar dan kebutuhan pasar global.