JK Nilai Program MBG Perlu Dievaluasi, Pelaksanaan Diserahkan ke Daerah, Bukan BGN

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi. Menurutnya, pelaksanaan MBG sebaiknya diserahkan kepada pemerintah daerah, bukan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Evaluasi pelaksanaan. Kan semuanya dievaluasi. Bukan evaluasi projek, tidak. Evaluasi pelaksanaan," kata JK kepada wartawan, Sabtu (5/4/2025).

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) ini berkata, evaluasi pelaksanaan bisa mencakup lembaga yang menyelenggaralan MBG. "Ya bagaimana, apakah dibutuhkan secara nasional (atau) dilokalkan?" ujar JK.

Menurutnya, beban BGN terlalu berat bila harus menyelenggarakan MBG di seluruh wilayah hingga tingkat kecamatan. Untuk itu, JK menyarankan agar pelaksanaan program MBG bisa diberikan pada pemerinrah daerah.

"Kalau ini kan BGN sampai ke kecamatan, mana bisa. Serahkan ke daerah saja pelaksanaan contohnya," ucap JK.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan di 38 provinsi di Indonesia. Hal itu diungkap Kepala BGN Dadan Hindayana usai melaporkan perkembangan pelaksanaan Program MBG kepada Presiden Prabowo Subianto pada Senin (24/2/2025).

"Tadi hanya melaporkan terkait dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi yang hari ini alhamdulillah sudah lengkap di 38 provinsi, karena yang Papua Tengah baru berjalan hari ini, dan hari ini sudah bertambah 117 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi," ujar Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Dadan menekankan capaian ini menjadi langkah signifikan dalam pemerataan akses gizi bagi masyarakat. Dadan juga menyebut pekan ini program tersebut sudah bisa melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat. "Jadi dalam waktu satu setengah bulan, alhamdulillah sekarang sudah mencapai di 38 provinsi dan di 693 satuan pelayanan. Minggu ini insyaAllah sudah bisa melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat," jelasnya.

(abd)