Indonesia Berpotensi Punya Bandara Antariksa Sendiri, Ini Lokasi yang Tepat

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) memperingatkan para pelaku industri satelit nasional untuk segera mengamankan "lahan" di ruang angkasa (antariksa) melalui pendaftaran filing frekuensi ke International Telecommunication Union (ITU).

Hal ini mendesak dilakukan mengingat proses birokrasi dan koordinasi teknis di tingkat internasional bisa memakan waktu hingga lima tahun.

Ketua Umum ASSI, Risdianto Yuli Hermansyah, mengungkapkan bahwa pendaftaran lisensi adalah langkah pertama yang tidak bisa ditawar untuk membangun konstelasi satelit LEO.

Saat ini, beberapa entitas Indonesia seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pasifik Satelit Nusantara (PSN), dan Telkomsat sudah mulai mendaftarkan parameter orbit dan frekuensi mereka.

"Prosesnya panjang. Evaluasi bisa memakan waktu 6 hingga 12 bulan, lalu koordinasi satelit bisa memakan waktu 4 sampai 5 tahun tergantung kompleksitasnya. Semakin cepat kita mendaftar dan mendefinisikan desain dengan presisi, semakin minim potensi interferensi dengan satelit negara lain," papar Risdianto.

Selain masalah orbit, ASSI juga menyoroti potensi besar Indonesia sebagai lokasi peluncuran satelit alias bandara antariksa (spaceport).

Letak geografis Indonesia yang berada di garis khatulistiwa (ekuatorial) dinilai sangat strategis dan ekonomis bagi para penyedia jasa peluncuran roket karena efisiensi bahan bakar yang lebih baik.

"Indonesia itu strategis untuk spaceport. Kami merekomendasikan lokasi yang dekat dengan lautan luas dan jauh dari pemukiman untuk keamanan trajektori peluncuran. Jika Indonesia punya akses atau bahkan memiliki teknologi peluncuran sendiri, fleksibilitas industri kita akan meningkat tajam," Risdianto menegaskan.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah membidik Biak, Papua, sebagai lokasi strategis pengembangan infrastruktur peluncuran satelit tersebut karena letak geografisnya yang berada di garis ekuator.

Head of Communication and Stakeholder Relationship Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI), Purwa Manggala, mengungkapkan bahwa pemilihan Biak bukan tanpa alasan teknis yang kuat. Secara fisik, peluncuran dari titik khatulistiwa jauh lebih efisien dibandingkan wilayah lainnya.

"Alasan memilih Biak karena memang di daerah ekuatorial, sehingga untuk peluncurannya itu lebih efisien, baik secara bahan bakar maupun waktu," ujar Purwa dalam kesempatan sama.

Terkait skema pembiayaan proyek raksasa ini, ASSI menyerahkan sepenuhnya mekanisme tersebut kepada pemerintah, dalam hal ini BRIN.

Purwa menyebutkan kemungkinan penggunaan skema Public-Private Partnership (PPP) atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha masih terbuka lebar, tergantung pada kebijakan anggaran dan organisasi di internal BRIN.

Sebagai asosiasi, ASSI memposisikan diri sebagai "orkestrator" yang menghubungkan kebutuhan industri satelit dengan kebijakan pemerintah.

"Jika BRIN membutuhkan solusi atau masukan mengenai kebutuhan operator, kami memberikan advokasi. Namun, untuk proses kemitraan dan birokrasi, itu wilayah pemerintah. Fokus kami adalah pada vokasi dan pemberian advice detail jika sewaktu-waktu diminta," ucapnya menambahkan.

Meski rencana ini ambisius, Purwa menegaskan bahwa proyek ini masih dalam tahap sangat awal. Hingga saat ini, belum ada detail mengenai proses pemilihan mitra maupun tenggat waktu pembangunan yang pasti.

"Membangun sebuah spaceport bukanlah perkara mudah. Setidaknya dibutuhkan waktu dua hingga tiga tahun hanya untuk membangun infrastruktur dasarnya, belum termasuk urusan perizinan dan pengembangan ekosistem pendukung," ia menjelaskan.

Salah satu tantangan terbesar menurut Purwa adalah mencari klien atau pengguna jasa peluncuran. Menurutnya, memiliki peluncur (launcher) tanpa adanya klien akan sia-sia.

"Walaupun kita ada launcher, kalau tidak ada kliennya, siapa yang mau meluncurkan? Harapannya, dengan adanya spaceport ini, kita bisa mengembangkan konsistensi ekosistem antariksa di Indonesia," papar Purwa.

Guna memperkuat fundamental industri ini, ASSI juga telah menjalin diskusi dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) terkait pengembangan riset dan sumber daya manusia melalui konsorsium.

Sektor mineral, terutama mineral tanah jarang, menjadi salah satu use case yang menarik. Satelit dapat difungsikan sebagai sensor aktif untuk mendeteksi keberadaan mineral tersebut, mengingat sensor satelit memiliki sensitivitas yang berbeda dibandingkan komponen biasa.

"Satelit bisa menjadi komponen aktif dalam eksplorasi mineral. Kami sejalan dengan program riset pemerintah untuk aplikasinya, termasuk kemungkinan membangun terminal atau antena secara mandiri ke depannya," kata Purwa.

Menanti Kebijakan Spektrum Frekuensi

Selain masalah infrastruktur fisik, industri satelit nasional juga tengah menanti keputusan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait pemanfaatan spektrum frekuensi 2 GHz. Frekuensi ini sangat krusial untuk menentukan arah bisnis anggota ASSI ke depan.

Hingga saat ini, pelaku industri masih menunggu kepastian apakah frekuensi tersebut akan dialokasikan untuk layanan Air-to-Ground (ATG), Direct-to-Device (D2D), atau peruntukan lainnya.

"Pemerintah yang memiliki kebijakan untuk menentukan itu. Begitu aturannya terbentuk, anggota ASSI seperti PSN, Antacom, Satkomindo, dan pemain lainnya akan menyesuaikan strategi bisnis mereka, termasuk dengan siapa mereka akan bermitra," pungkas Purwa.

Melalui peran sebagai enabler, ASSI berkomitmen untuk terus menjembatani komunikasi antara berbagai sektor pemerintahan guna memastikan percepatan ekonomi digital Indonesia melalui teknologi satelit dapat tercapai.