Data JPPI: Per September, 8.649 Anak Keracunan MBG

Jakarta, CNN Indonesia --

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sebanyak 8.649 anak menjadi korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah program andalan Presiden RI Prabowo Subianto. Data tersebut per 27 September 2025.

"Berdasarkan pemantauan JPPI, korban keracunan MBG sudah mencapai 8.649 anak. Berarti, terjadi lonjakan jumlah korban keracunan sebanyak 3.289 anak dalam dua pekan terakhir," ujar Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji dalam keterangan tertulis, Senin (29/9).

Pada bulan September ini, jumlah korban keracunan per minggunya selalu mengalami peningkatan. Penambahan jumlah korban terbanyak terjadi pada satu pekan lalu (22-27 September 2025) dengan korban mencapai 2.197 anak.

"Alih-alih memberi pemenuhan gizi, makanan yang disediakan negara justru membuat ribuan anak keracunan massal. Tangis anak-anak pecah di ruang kelas, antrean panjang di rumah sakit, keresahan orang tua, dan trauma makan MBG adalah bukti nyata bahwa program ini gagap mencapai tujuan," kata Ubaid.

JPPI mengecam respons pemerintah yang hanya menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terdapat kasus keracunan. Dia pun mempertanyakan SPPG lain yang juga terbelit berbagai masalah lain.

Menurut dia, hal tersebut merupakan pendekatan tambal sulam, serta dinilai sangat berbahaya dan mengabaikan akar permasalahan.

"Keracunan hanyalah puncak gunung es. Masalah MBG lebih dalam dari itu," tutur Ubaid.

"Kami menemukan praktik menu di bawah standar, pengurangan harga per porsi, konflik kepentingan, hingga pembungkaman suara kritis di sekolah. Oleh karena itu, kami menuntut semua dapur dihentikan sementara untuk evaluasi dan pembenahan total," tegasnya.

Evaluasi JPPI juga mengungkap tiga masalah fundamental yang menyebabkan keruwetan dalam pelaksanaan MBG.

Gizi buruk hingga dominasi purnawirawan TNI

Pertama, pemahaman gizi dan pangan yang buruk. Misalnya, soal menu yang disajikan. Masalahnya, terang Ubaid, tidak hanya berhenti pada kualitas gizi, melainkan juga adanya penyeragaman menu tanpa mempertimbangkan sumber daya pangan lokal.

Hal itu dianggap justru bertentangan dengan jargon swasembada pangan pemerintah.

Kedua, kepemimpinan yang keliru. Badan Gizi Nasional (BGN) yang seharusnya dikelola oleh pakar gizi, ahli pangan, dan tenaga kesehatan, justru didominasi oleh purnawirawan militer. Masalah terakhir mengenai eksklusi sekolah dan partisipasi masyarakat sipil.

Ubaid bilang sekolah seolah-olah hanya dijadikan objek dari program ini, padahal MBG telah banyak mencaplok anggaran pendidikan. Sekolah tidak dilibatkan dalam perencanaan dan juga pengelolaan program ini.

Bahkan, peraturan dan pelaksanaan program berjalan tanpa partisipasi dan transparansi publik.

"Ambisi yang hanya mengejar target kuantitas, terbukti telah mengabaikan standar akuntabilitas, keamanan, dan keselamatan anak. Program ini dijalankan terburu-buru untuk pencitraan politik, bukan perlindungan dan pemenuhan gizi anak. Anak-anak kita adalah pemimpin masa depan bangsa, ia bukan prajurit yang bisa dikorbankan," tambah Ubaid.

Berdasarkan temuan tersebut, JPPI mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan sementara seluruh operasional dapur MBG hingga ada evaluasi menyeluruh dan sistem akuntabilitas juga jaminan keamanan pangan terbukti kuat.

Kemudian mendesak agar melakukan reformasi di tubuh BGN dengan memastikan kepemimpinan diisi oleh tenaga profesional dan ahli di bidangnya, serta mengembalikan BGN pada khittah-nya sebagai lembaga teknis.

Lalu membangun mekanisme akuntabilitas dan partisipasi publik yang transparan dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program MBG.

Sebelumnya, Pemerintah telah menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa pada Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Rapat itu digelar di Kementerian Kesehatan, pada Minggu (28/9) siang, menyusul rentetan kasus keracunan yang dialami para siswa akibat mengonsumsi MBG.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Zulhas mengatakan Presiden memerintahkan agar seluruh kasus keracunan untuk diinvestigasi secara menyeluruh. Dia juga menginstruksikan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah ditutup sementara.

Tak hanya itu, seluruh SPPG yang menjalankan program MBG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SHLS).

Zulhas menyebut kedepannya pemerintah akan melibatkan Puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) untuk memantau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara berkala.

Prabowo juga menggelar rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadi di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Minggu (28/9) malam.

(ryn/dal)

[Gambas:Video CNN]