Banjir dan Longsor di Sumatera Belum Berstatus Bencana Nasional, Ketua MPR: Presiden Punya Pertimbangan

JAKARTA - Ketua MPR Ahmad Muzani berbicara terkait pemerintah belum menetapkan banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berstatus bencana nasional . Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto memiliki pertimbangan tertentu sehingga status bencana nasional belum dikeluarkan hingga saat ini.

"Ya, Presiden punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Saya kira, itu kan kewenangan Presiden karena keputusannya nanti harus ditetapkan dalam bentuk keppres, keputusan presiden," kata Muzani kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (2/12/2025)

Muzani mengatakan, pemerintah saat ini sudah bisa mengendalikan situasi dan kondisi sehingga status tersebut dinilai belum dibutuhkan. "Ya, pemerintah bisa mengendalikan situasi dan keadaan secepatnya. Sekarang sedang dilakukan bersama dengan pemerintah daerah kabupaten, kota, dan provinsi di lingkungannya masing-masing," ujarnya.

Baca Juga: Temui Pengungsi di Sumbar, Prabowo: Semangatmu Luar Biasa

Soal adanya pernyataan beberapa kepala daerah korban bencana banjir dan tanah longsor yang menyerah, Muzani tak banyak memberikan tanggapan. Ia hanya memastikan pemerintah akan berupaya untuk menangani situasi ini bersama-sama. "Ya, itu jadi keprihatinan juga karena situasinya harus dihadapi secara bersama-sama."

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali meng-update jumlah korban dalam bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Berdasarkan data terbaru, sebanyak 708 orang dinyatakan meninggal dunia dan 499 jiwa dinyatakan hilang.

Baca Juga: PLN Icon Plus Aktivasi Jaringan Komunikasi Gunakan Internet Satelit di Aceh