Aktivis Tolak Soeharto Jadi Pahlawan: Trauma Korban Tak Bisa Dibayar

Jakarta, CNN Indonesia --

Akademisi sekaligus mantan aktivis '98, Ubedilah Badrun menilai Presiden ke-2 RI Seoharto tak layak ditetapkan atau menerima gelar sebagai pahlawan nasional.

Ubedilah menilai sejarah tentang Soeharto terlalu banyak diliputi dengan kontroversi. Termasuk perannya saat serangan umum 1 Maret 1949.

"Karena Soeharto itu kontroversial, tidak bisa dipahami secara utuh, menurut saya tidak tepat kalau Soeharto diberi gelar pahlawan nasional," kata Ubedilah dalam diskusi The Political Show CNN Indonesia TV, Selasa (29/4).

Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu sekaligus mengusulkan agar Presiden tak perlu diberi gelar pahlawan nasional. Gelar pahlawan untuk Presiden cukup diberikan kepada Presiden pertama Surkarno.

Ubedilah mengaku tak membayangkan jika semua Presiden harus mendapat gelar pahlawan. Apalagi, jika gelar itu nantinya akan diberikan kepada Presiden ketujuh Joko Widodo.

Menurut Ubedilah, indikator tentang etika, moral, konstitusi, akan diabaikan.

Di sisi lain, pemberian gelar kepada Soeharto juga akan melukai para korban selama periode reformasi. Sebagai aktivis kala itu, Ubedilah mengaku merasakan trauma kondisi sosial masyarakat hingga saat ini.

"Jadi situasi itu membuat kami merasakan bahwa agak traumatis yang tidak bisa dibayar, apalagi dengan pemberian pahlawan," katanya.

Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Sosial (Kemensos) Radik Karsadiguna mengatakan usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional telah diusulkan sejak 2010 oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Radik menjelaskan kala itu usulan itu disetujui gubernur Jawa Tengah dan diusulkan ke Kementerian Sosial untuk dikaji oleh tim pengkaji dan peneliti.

"Nah, kemudian ternyata memang dari hasil kajian itu Pak Harto dengan melihat dari jasa-jasa dan lain sebagainya terlepas dari kontroversi yang ada itu memenuhi syarat. Jadi statusnya memenuhi syarat tahun 2010," kata Radik dalam CNNIndonesia Political Show, Senin (28/4)

Politikus Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengaku partainya mendukung penetapan Soeharto menjadi pahlawan nasional. Sebagai sesama mantan aktivis, Doli menyebut waktu harus membuatnya lebih bijak, meski tidak untuk melupakan.

"Kita enggak pernah mengatakan, kita ingin melupakan. Kita semua di dunia punya salah dan khilaf. Cuma saya berusaha untuk kita melihat hal positif saja. Dan saya menilai apa yang dilakukan Pak Harto bukan hanya sebagai Presiden, sebagai pejuang banyak sekali jasanya, itu sangat berguna. Bahwa kemudian ada salah, kita enggak bantah," katanya.

(fra/thr/fra)

[Gambas:Video CNN]