loading...
Ahmad Ali resmi dilantik sebagai Ketua Harian PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025). Ia menargetkan PSI harus menjadi pemenang Pemilu 2029. Foto/Dok. SindoNews
JAKARTA - Ahmad Ali resmi dilantik sebagai Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ) di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025). Ia menargetkan PSI harus menjadi pemenang Pemilu 2029.
“Pertanyaannya seharusnya bukan lagi ‘apakah PSI akan lolos pada Pemilu 2029?’, tetapi PSI harus bertekad menjadi pemenang Pemilu 2029. Pengalaman kekalahan dua pemilu sebelumnya seharusnya menjadi modal bagi PSI melakukan introspeksi dan evaluasi. Kepengurusan PSI hari ini harus mampu memberikan jawaban,” kata Ahmad Ali dalam sambutannya. Baca juga: PSI Gelar Doa HUT ke-80 RI, Ustaz Das’ad Latif: Anak Muda Penentu Arah Perubahan
Di tengah tantangan internal maupun eksternal yang dihadapi bangsa Indonesia, Ahmad Ali berharap PSI mampu ambil bagian. “Mulai dari tantangan ekonomi, tantangan pelembagaan demokrasi, sampai tantangan kepercayaan publik terhadap para pemimpinnya, PSI harus ambil bagian untuk menyelesaikan, bukan menjadi bagian dari persoalan,” ujarnya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, seluruh jajaran DPP, anggota legislatif, kepala daerah, dan seluruh kader PSI di lapangan harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan solid.
Karier politik Ahmad Ali dimulai saat ia terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Morowali periode 2009–2014. Pada 2013, ia bergabung dengan Partai Nasdem dan terpilih diri sebagai anggota DPR RI periode 2014–2019 mewakili Dapil Sulawesi Tengah.
Pribadinya yang dekat dengan masyarakat dan pengetahuannya yang luas tentang isu-isu lokal membuat perolehan suaranya signifikan. Kepercayaan publik itu kembali teruji ketika ia terpilih untuk kedua kalinya sebagai anggota DPR RI periode 2019–2024.
Selama menjabat sebagai anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Ali banyak menyuarakan isu-isu hukum, HAM, dan keamanan. Dalam peristiwa Kanjuruhan, ia mendorong Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) untuk mengusut tuntas peristiwa yang memakan korban ratusan jiwa itu. Di kampung halamannya, ia juga turun langsung mendengarkan aspirasi konstituennya terkait masalah illegal logging yang sangat meresahkan dan berpotensi menimbulkan bencana alam.