ADB Kucurkan USD650 Juta Dukung Modernisasi Pengelolaan Fiskal Indonesia

JAKARTA - Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) menyetujui program senilai USD650 juta untuk mendukung modernisasi pengelolaan fiskal pemerintah, digitalisasi tata kelola, dan peningkatan layanan publik di Indonesia. Program tersebut menyasar penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola keuangan publik di tengah pelaksanaan desentralisasi.

"Aspirasi Pemerintah Indonesia untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045 didukung secara strategis oleh pembangunan ekonomi di berbagai provinsi, kabupaten, dan desa, tempat layanan publik esensial diberikan," ujar Direktur ADB untuk Indonesia Bobur Alimov dikutip dari situs resmi ADB, Senin (21/9/2026).

Ia menambahkan penguatan arsitektur fiskal dan digital negara dapat mendukung penyediaan layanan yang lebih baik bagi masyarakat. Subprogram pertama dari Program Percepatan Desentralisasi demi Meningkatkan Tata Kelola Daerah (ADIL/Accelerating Decentralization for Improved Local Governance) akan memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam pengelolaan dana publik serta meningkatkan keberlanjutan anggaran daerah.

Baca Juga: ADB Prediksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2% di 2026, Ini Pendorongnya

Program ini juga mendorong digitalisasi dan transparansi fiskal untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Melalui program tersebut, ADB mendukung pengembangan platform digital nasional untuk mengintegrasikan dan melaporkan data fiskal, serta penerapan penilaian pajak properti yang lebih adil guna meningkatkan pendapatan daerah. Kerangka kerja program turut mencakup perlindungan hak-hak sipil, perencanaan dan penganggaran yang responsif terhadap perempuan dan anak perempuan, serta integrasi risiko bencana.

Penguatan sistem pengelolaan keuangan publik dinilai strategis karena sekitar 35–40% total pengeluaran publik, termasuk belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lokal, dikelola pada tingkat subnasional. Tantangan berupa fragmentasi pengelolaan keuangan serta ketimpangan kapasitas fiskal dan administratif masih perlu ditangani untuk mendukung administrasi perpajakan, koordinasi kebijakan, dan penyediaan layanan publik di berbagai wilayah.